Restatement terhadap Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama di Indonesia

Abstract

Kehadiran Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dimaksudkan untuk mencetak ahli hukum, baik sebagai akademisi maupun praktisi, yang tangguh serta mempunyai komitmen menegakkan kebenaran, keadilan, dan ketakwaan. Dalam mewujudkan maksud tersebut, idealnya harus ditopang dengan sebaran mata kuliah yang relevan. Salah satu mata kuliah yang dimaksud adalah hukum perdata. Bukan hanya terkait dengan relevansi, mahasiswa juga diharapkan memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap mata kuliah hukum perdata. Pasalnya, keseluruhan aktivitas akademisi dan praktisi hukum yang ingin dicetak oleh Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Kediri pada nantinya tidak akan pernah terlepas dan pasti berkaitan erat dengan hukum perdata yang berlaku. Pada perkembangannya kini, salah satu metode yang aktual yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai konsep-konsep dalam hukum perdata adalah restatement. Dalam metode tersebut, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang aktual digunakan secara sistematik untuk memahami konsep-konsep dalam hukum perdata di Indonesia. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Kediri belum ditunjang dengan kehadiran metode dan referensi yang tepat. Penulis menemukan belum banyak referensi dalam hukum perdata yang menggunakan metode aktual untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Keadaan demikian mengakibatkan kurangnya pemahaman mahasiswa pada Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Kediri dalam mata kuliah hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut peradilan agama. Penyusunan bahan ajar ini dimaksudkan untuk memberikan referensi dengan cara “penulisan yang baru” kepada mahasiswa dalam mata kuliah “Hukum Perdata”. Pasalnya, bahan ajar ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum restatement. Artinya, setiap konsep dalam hukum perdata dijelaskan berdasarkan 3 (tiga) sumber otoritatif, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin, dan penetapan atau putusan pengadilan.